Apa yang dapat dipelajari tentang Pilkada Purwakarta 2018 sejauh ini

Sebenarnya saya merasa agak mulas—seperti efek setelah memakan sambal—ketika hendak menulis ini, tapi saya tetap yakin kalau penetahuan mengenai road to Pilkada Purwakarta 2018 yang dapat kita temukan di media ini cukup penting untuk diketahui secara luas.

Sebelum itu demi memeriahkan perdebatan, bagi saya, kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi dan pernyataan Habib Rizieq “Campur Racun” itu sama-sama lelucon. Jadi, pidato filosofis kebudayaan-religius-kontemplatif Bupati disandingkan dengan dengan ceramah self-righteous Habib Rizieq yang berapi-api serak-serak basah  adalah sama-sama sekedar kelakar. Lebih jauh lagi, menanggapi serius keduanya merupakan lelucon tingkat selanjutnya dan hanya membuang-buang energi saja.

Oleh karena itu, saya lebih tertarik menyelami hal-hal yang lebih substansial yang efeknya akan nyata dirasakan oleh masyarakat Purwakarta. Berikut adalah beberapa poin yang lumayan berhasil saya pelajari hingga saat ini dalam rangka mengantisipasi Pilkada Purwaka 2018 (demi Purwakarta yang lebih masuk akal dan sejahtera).

Dadan Koswara itu ada dan beliau adalah seorang manusia

Selama ini, tidak sedikit orang yang berasumsi, sebagian lagi menerka-nerka, bahwa Wakil Bupati Purwakarta adalah Bapak/Ibu  panthera tigris tigris (Macan Putih) karena hampir di seluruh pelosok kota akan dapat muda ditemui spanduk bergambar Bupati Purwakarta dengan harimau putih yang cute.

 

Ternyata, Wakil Bupati Purwakarta adalah seorang manusia, dan beliau bernama Dadan Koswara. Dadan, kelahiran Bandung, adalah seorang PNS karir senior di Purwakarta yang sebelum menjadi Wakil Bupati Purwakarta adalah Sekertaris Daerah di Kabupaten Purwakarta. Beliau tidak memiliki hubungan apa pun dengan harimau putih di atas, itu yang terpenting.

Menjelang Pilkada 2018, namanya mulai mencuat atau mungkin memang sengaja dimunculkan. Dimulai dari Rakyat Merdeka Online (RMOL)—seperti biasa—yang mulai membingkai begitu masih malu-malu kucingnya Dadan untuk maju sebagai calon Bupati di Pilkada 2018. Menurut Dadan, isu itu ya wartawan RMOL yang buat, ia mengklaim bahwa dirinya masih sibuk bekerja untuk masyarakat.

Namun, sebelum pemberitaan di atas muncul, ternyata Dadan telah diliput oleh Poskotanews dan memberikan pandangannya mengenai bagaimana memenangkan Pilkada Purwakarta 2018 versi Dadan Koswara; berikut kutipan aslinya:

“Untuk bertarung di Pilkada Purwakarta harus memerhatikan aspek 7 penjuru mata angin. Berhitung secara matang. Bila tak memerhati hal itu, lebih baik jangan maju,” ujarnya tersenyum.

Hadeuh, Gusti..

OK!

Di media lain, Radar Karawang juga telah menjadikan Dadan Koswara sebagai ‘wajah’ Purwakarta, seperti di pemberitaan rencana Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengalirkan Rp 33 Miliar ke PDAM. Di artikel tersebut rincian mengenai penggunaan Rp 33 Miliar itu cukup gamblang, artinya boleh jadi rencana itu cukup bagus. Tinggal diawasi saja implementasinya.

Yang menarik, dan tidak jauh meleset dari perkiraan pribadi saya, beberapa nama juga mulai disebut berpotensi menandingi Dadan Koswara di 2018. Pojoksatu.id menyebutkan Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Nasdem Rustandie SH, Calon Bupati Purwakarta tidak terpilih dua kali Burhan Fuad, dan Ketua DPRD Purwakarta dari Partai Golkar Sarif Hidayat sebagai nama-nama yang kemungkinan akan memeriahkan pesta elit demokrasi 2018 di Purwakarta.

Headlinejabar menambahkan beberapa nama seperti Anggota DPRD Purwakarta Komarudin, mantan Wakil Bupati Purwakarta Dudung B. Supardi, dan mantan calon Wakil Bupati Onie S. Sandi. Menarik ketika beberapa nama anggota DPRD Kabupaten Purwakarta ikut muncul ketika secara paralel kinerja mereka dikritik karena dianggap ‘jeblok’.

Biaya Pilkada Purwakarta 2018 rencananya akan naik menjadi Rp 42 Miliar

Pada pemilu periode lalu (2013) anggaran untuk Pilkada Kabupaten Purwakarta adalah Rp 15 miliar. Belum lagi sebagian dari anggaran itu dikorupsi sebesar Rp 828 juta oleh mantan Kepala KPU dan lima bawahannya pada periode itu. Mereka diberitakan telah divonis 1 tahun 8 bulan pada 2014, kemungkinan hari ini telah menghirup udara bebas.

Permintaan kenaikan anggran pilkada ini, menurut Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Deni Ahmad Haidar, adalah karena bertambahnya daftar pemilih dari 645.000 pemilih di 2013 menjadi 703.243 di 2018, menurut data DP4 Disdukcapil Purwakarta. Semoga jika dikabulkan, anggaran ini aman berada di tangan yang amanah.

Partai-partai masih wait and see untuk berkoalisi

Partai Golkar, PDIP, PKB dan Partai Gerindra cabang Purwakarta, mungkin tidak banyak dari kita mengetahuinya, telah melaksanakan pertemuan yang mereka sebut “Silaturahmi Politik” di Bandung beberapa waktu yang lalu.

Beuh, terdengar menyeramkan—terutama ketika datangnya dari partai-partai tersebut.

Pertemuan yang dihadiri oleh para Ketua DPC partai masing-masing tersebut untuk menyamakan persepsi, visi dan misi (apa mungkin?) dalam konteks pilkada demi Purwakarta yang lebih baik. Begitu diberitakannya.

Mereka masih menerapkan sikap wait and see dalam menentukan arah koalisi untuk Pilkada Purwakarta 2018. Namun, menurut mereka, waktu tiga tahun menuju perhelatan akbar tersebut bukanlah waktu yang lama dalam dunia politik, sehingga konsolidasi dengan berbagai pihak sudah semestinya dilakukan dari sekarang.

Penutup

Mari berharap bahwa apa yang kita baca di atas bukanlah omong kosong—walaupun beberapa hal di atas sudah dapat dipastikan memang sekedar omong kosong—belaka yang hanya akan berakhir pada praktik membodohi, mengorbankan masyarakat, mendzalimi pihak yang tidak bersalah, atau membawa Purwakarta semakin mundur ke belakang. 

Saya hanya berharap kita semua sudah merasa benar-benar muak dengan terus menerus menjadi permisif terhadap Korupsi, Kolusi, Nepotisme (sekecil apapun) dan segala bentuk inflitrasi radikalisme maupun gerakan politis yang menjual agama sebagai komoditas, dan sekaligus segala bentuk intimidasi di Purwakarta.